MEDAN, sumutbrantas.id – Menghadapi bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, keresahan warga Kota Medan terhadap ancaman “pemadaman listrik” kembali mencuat. Merespons kekhawatiran publik, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Medan mengeluarkan ultimatum keras kepada PT PLN (Persero). Anggota DPRD Medan, Lailatul Badri, mendesak perusahaan pelat merah tersebut untuk menghentikan segala bentuk pemadaman listrik, terutama pada jam-jam sakral yang menjadi napas ibadah umat Muslim.
Langkah ini diambil menyusul rekam jejak gangguan kelistrikan yang kerap menghantui momen peribadatan di tahun-tahun sebelumnya. Lailatul menegaskan bahwa stabilitas pasokan listrik selama bulan suci bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban mutlak pelayanan publik yang tidak bisa ditawar dengan alasan teknis klasik.
Ibadah Jangan Diganggu Persoalan Teknis
Legislator yang akrab disapa Lela ini menyoroti tiga titik waktu krusial yang pantang terjadi pemadaman: waktu sahur, berbuka puasa, dan pelaksanaan salat tarawih. Menurutnya, pemadaman listrik di waktu-waktu tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas domestik, tetapi juga mencederai kekhusyukan spiritual masyarakat.
“Ramadan adalah bulan sakral. Jangan sampai saat masyarakat sedang bersujud di masjid saat tarawih atau bersiap sahur, justru listrik dipadamkan. Kami mendesak PLN memastikan zero blackout di seluruh wilayah Kota Medan,” tegas Lailatul Badri di Medan, Sabtu (21/2/2026).
Lela menuntut PLN melakukan pengecekan infrastruktur secara radikal sebelum Ramadan dimulai. Ia memperingatkan agar tidak ada lagi alasan “pemeliharaan mendadak” atau “gangguan jaringan” yang menjadi dalih pemadaman di jam puncak ibadah.
Ancaman Lumpuhnya Ekonomi Malam UMKM
Lebih dari sekadar kenyamanan ibadah, desakan ini juga berakar pada perlindungan ekonomi kerakyatan. Geliat ekonomi malam hari di Medan selama Ramadan, mulai dari pedagang takjil hingga warung makan sahur, sangat bergantung pada ketersediaan daya listrik.
“Banyak pelaku UMKM yang menggantungkan nasibnya pada malam Ramadan. Listrik padam berarti kerugian ekonomi bagi rakyat kecil. PLN harus siaga penuh, jangan biarkan roda ekonomi mereka mati karena pelayanan yang buruk,” tambahnya dengan nada menohok.
Kegagalan PLN menjaga stabilitas energi dinilai akan memberikan efek domino negatif, baik dari sisi keamanan lingkungan maupun produktivitas masyarakat yang meningkat di malam hari selama satu bulan penuh.
DPRD Medan Siapkan Pengawasan Ketat
DPRD Kota Medan memastikan tidak akan tinggal diam jika PLN abai terhadap peringatan ini. Lailatul menyatakan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan diperketat selama Ramadan. Pihaknya siap memanggil jajaran manajemen PLN jika ditemukan pemadaman massal yang tidak memiliki alasan darurat yang logis.
“Ini adalah pelayanan dasar. Masyarakat sudah memenuhi kewajiban membayar tagihan, maka negara melalui PLN wajib memberikan hak kenyamanan listrik secara penuh. Kami ingin warga Medan fokus beribadah tanpa dihantui ketakutan listrik padam,” pungkasnya.
Kini, komitmen PLN tengah diuji di hadapan jutaan warga Medan. Publik menanti bukti nyata di lapangan: apakah Ramadan 1447 H ini akan benar-benar terang benderang, ataukah janji stabilisasi listrik hanya akan menjadi retorika tahunan yang tak kunjung terealisasi.
