SUMUTBRANTAS.Id 15/01/2026
Mandailing Natal – Kualitas proyek pembangunan jalan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal kembali menuai sorotan publik. Kali ini, kritik disampaikan oleh M.S Nasution, pemerhati pembangunan dan lingkungan asal Pantai Barat Madina, yang menilai proyek tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh dari sisi mutu konstruksi, keselamatan pengguna jalan, serta akuntabilitas anggaran negara.
Menurut M.S Nasution, infrastruktur yang dibiayai dana publik semestinya dirancang untuk ketahanan jangka panjang dan memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar. Namun, berdasarkan kondisi lapangan dan keluhan warga, terdapat ruas jalan yang baru berusia sekitar 1 _ 1 ½ tahun sudah menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Bangunan tanpa dek parit, dan bahu jalan kini terlihat di beberapa titik mulai rusak, tergerus air jika tidak segera di bangun dek jalan dapat dipastikan 1 tahun kedepan pasti jalan ini akan rusak berat.
“Kita tidak sedang menuduh siapa pun. Namun ketika jalan yang masih tergolong baru sudah dikeluhkan warga, maka evaluasi teknis menjadi keharusan. Ini menyangkut keselamatan publik dan tanggung jawab negara,” ujar M.S Nasution kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin undang-undang, bukan upaya menghakimi pihak tertentu. Menurutnya, keterbukaan informasi dan kesediaan dievaluasi merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.
Soroti Aspek Teknis dan Lingkungan
Lebih lanjut, M.S Nasution menyoroti aspek perencanaan dan pengawasan proyek jalan di kawasan Pantai Barat Madina yang memiliki karakter geografis dan lingkungan khusus, seperti curah hujan tinggi serta kondisi tanah tertentu.
“Wilayah Pantai Barat tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain. Jika perencanaan dan spesifikasi teknis tidak disesuaikan dengan kondisi alam setempat, maka potensi kerusakan dini akan terus berulang,” jelasnya.
Ia menilai, pembangunan jalan seharusnya tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, melainkan juga menjamin keberlanjutan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jalan dalam jangka panjang.
Dorong Audit dan Keterbukaan, Minta KPK Turun Tangan
Dalam konteks pengawasan, M.S Nasution mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk membuka informasi secara transparan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek jalan DBH tersebut.
Ia juga meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan audit teknis dan administratif secara menyeluruh.
Selain itu, sebagai warga dan pemerhati pembangunan, M.S Nasution menyampaikan harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia turut melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap proses pengaspalan jalan di wilayah Bintungan, khususnya yang dilaksanakan pada periode kepemimpinan mantan Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal.
“Permintaan ini bukan tudingan, melainkan dorongan agar lembaga penegak hukum menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan. Jika seluruh proses sudah sesuai aturan, maka pemeriksaan justru akan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Harapan untuk Pemerintah Daerah
M.S Nasution berharap pemerintah kabupaten Madina tidak bersikap defensif terhadap kritik masyarakat, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi yang konstruktif demi perbaikan kualitas pembangunan di Mandailing Natal, khususnya wilayah Pantai Barat.
“Pembangunan yang sehat adalah pembangunan yang terbuka terhadap kritik dan berani memperbaiki diri. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar citra, tetapi keselamatan dan hak masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pemerintah daerah maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan, (MO).
