MEDAN – sumutbrantas.id –
Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK) mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan. Desakan ini dipicu oleh adanya dugaan pengutipan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah tersebut untuk Tahun Ajaran 2025/2026.Koordinator PERMAK, Johan Merdeka, menilai Kadisdik Sumut terkesan melakukan pembiaran dan tidak mampu membina kepala sekolah agar memiliki integritas serta kepatuhan terhadap kebijakan kepala daerah.”Kami meminta Pj Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil tindakan tegas dengan memecat Kadisdik Sumut dan Kepala Sekolah SMAN 1 Medan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengutipan SPP ini,” ujar Johan Merdeka di Sekretariat WRC Birendra Provinsi Sumut, Jalan Pintu Air No. 10, Medan, Rabu (15/7/2026).Johan, yang juga merupakan orang tua siswa di SMA Negeri 1 Medan sekaligus Ketua Media Online Nasional Sumatera Utara, sangat menyayangkan masih adanya kutipan uang SPP sebesar Rp350.000 per bulan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 yang peruntukannya dinilai tidak jelas.Padahal, sejak awal menjabat, Bobby Nasution telah menginstruksikan dengan tegas kepada Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah negeri (SMA, SMK, dan SLB) di bawah naungan Pemprov Sumut untuk tidak melakukan pengutipan dalam bentuk apa pun kepada orang tua siswa.”Kebijakan Gubernur sudah sangat jelas: sekolah negeri harus bebas dari pungutan. Namun faktanya, di SMAN 1 Medan kutipan ini masih berjalan. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap instruksi kepala daerah sekaligus mencoreng dunia pendidikan kita,” tegas Johan.PERMAK berharap Pj Gubernur Sumut segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Sumut secara menyeluruh guna memastikan program pendidikan gratis dan bebas pungutan liar (pungli) benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara.