Jakarra, Kamis, 8 Oktober 2026 – sumutbrantas.8d
Aliansi Gibran menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi sinyal penting tentang tetap terjaganya komunikasi dan hubungan di antara kedua tokoh nasional tersebut.
Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo tersebut berlangsung pada 7 Oktober 2026 di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertajaya, Jakarta. Pertemuan itu menjadi perhatian di tengah berbagai dinamika politik nasional dan polemik yang berkembang terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Gibran, Agung Nugroho, mengatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi menunjukkan adanya hubungan yang tetap terjalin di tengah spekulasi mengenai keretakan hubungan keduanya.
“Terjalinnya kedua tokoh tersebut menepis isu keretakan di antara Prabowo dan Jokowi. Publik pasti menduga pertemuan tersebut adalah untuk membahas terkait sidang PHPU Pilpres 2024 yang sedang dijalankan saat pertemuan tersebut di Kertajaya, kediaman Prabowo,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).
Menurut Agung, pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah dinamika politik nasional dan polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai keakraban antara Prabowo dan Jokowi dapat menjadi contoh bagi para elite politik agar tetap mengedepankan komunikasi, persatuan, dan persaudaraan dalam menghadapi perbedaan pandangan politik.
“Permainan Catur ala Pakdhe”
Agung mengibaratkan langkah Jokowi menemui Prabowo sebagai sebuah “permainan catur” yang menurutnya memiliki pesan politik tersendiri.
“Menurut saya Jokowi mendatangi kediaman Prabowo adalah langkah permainan catur ala Pakdhe dengan persoalan isu ijazahnya dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Agung.
Ia mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi sorotan karena berlangsung ketika perdebatan publik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Gibran masih berkembang.
Agung kemudian menyinggung permohonan yang sebelumnya diajukan Denny Indrayana ke MK terkait persyaratan pendidikan Gibran. Menurutnya, dinamika hukum dan politik yang berkembang setelah putusan MK merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Saya melihat putusan MK tersebut, ada beberapa tokoh politik yang muncul untuk membahas soal penyetaraan ijazah Gibran, namun kembali lagi itu adalah hak demokrasi dari para tokoh politik tersebut,” ujarnya.
Agung menegaskan, berbagai perbedaan pandangan maupun dinamika politik yang muncul merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, menurutnya, komunikasi antartokoh nasional tetap penting untuk menjaga suasana politik yang kondusif.
“Permainan catur ala Pakdhe Jokowi itu memang sangat jeli,” ucapnya.
Aliansi Gibran berharap pertemuan Prabowo dan Jokowi dapat dimaknai sebagai pesan positif mengenai pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah dinamika politik nasional.
