JAKARTA – Indonesia mencatatkan sejarah di panggung digital global. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang mengambil langkah tegas memutus akses sementara terhadap Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI) milik perusahaan X.
Langkah berani ini diambil sebagai bentuk pertahanan terhadap maraknya praktik deepfake bermuatan seksual yang mengancam martabat warga negara.
Darurat Deepfake: Melindungi Perempuan dan Anak
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa ruang digital bukan wilayah tanpa hukum. Keputusan pemblokiran ini dipicu oleh temuan penyalahgunaan teknologi Grok untuk memproduksi konten pornografi palsu yang sangat realistis.
“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan teknologi AI, Pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, penyalahgunaan AI untuk menciptakan konten seksual non-konsensual adalah ancaman nyata terhadap privasi individu dan nilai kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.
Sinyal Tegas untuk Platform Global
Tidak hanya menutup akses, Kemkomdigi juga melayangkan tuntutan keras kepada platform X selaku pengelola. Pemerintah meminta klarifikasi segera dan pertanggungjawaban atas dampak sosial yang ditimbulkan.
Kebijakan ini berpijak pada Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) memastikan layanannya bersih dari konten terlarang. Nasib Grok di Indonesia kini bergantung pada evaluasi komitmen perbaikan yang akan diajukan oleh pihak X.
Apresiasi Pakar: Indonesia Jadi Pelopor
Langkah progresif pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya. Ia menilai Indonesia telah mengambil peran sebagai pelopor dalam memastikan keamanan ruang digital dunia.
“Penyedia platform digital tidak bisa hanya berfokus pada keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, serta hukum di negara tempat mereka beroperasi,” tegas Alfons. Ia menambahkan bahwa setiap negara memiliki standar moral yang berbeda, dan platform global wajib menghormati kedaulatan hukum tersebut.
