Mandailing Natal – Sumatera Utara, Rabu,11 November 2026 – sumutbrantas.id
Persoalan sengketa lahan Usaha II (U2) masyarakat Desa Kapas I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dengan PT PN IV Kebun Timur kembali mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Madina, Erwin Lubis SH.
Erwin Lubis menegaskan bahwa dirinya memahami persoalan yang telah berlangsung cukup panjang tersebut. Bahkan, ia mengaku terlibat langsung dalam kegiatan penunjukan lapangan terhadap lahan yang dikuasai PT PN IV Kebun Timur sekitar 18 Januari 2023.
Menurutnya, lahan yang menjadi persoalan tersebut merupakan lahan masyarakat yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Madina.
Oleh karena itu, ia meminta agar pihak perusahaan segera mengembalikan lahan yang dikuasainya kepada masyarakat sesuai dengan bukti dan dokumen pertanahan yang ada.
Erwin Lubis juga secara tegas meminta Dinas Perizinan Madina agar tidak ragu mengambil tindakan terhadap pihak perusahaan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini merupakan program pemerintah. Jangan biarkan masyarakat terus menderita terlalu panjang akibat persoalan lahan ini,” tegasnya.
Ia juga meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Madina agar tidak ragu mengambil langkah penyelesaian. Menurutnya, DPRD mendukung upaya penyelesaian tersebut tanpa berpihak kepada kepentingan siapa pun, melainkan berdasarkan fakta, dokumen, dan aturan hukum yang berlaku.
Pernyataan Ketua DPRD ini menjadi dorongan bagi GTRA Madina untuk tidak berhenti pada rapat dan pendataan administrasi semata, tetapi segera menghadirkan langkah nyata di lapangan.
Masyarakat Kapas I tentunya menantikan kepastian penyelesaian, sebab persoalan lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun membutuhkan keputusan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, perhatian tertuju kepada GTRA Madina dan instansi terkait: apakah penyelesaian sengketa lahan Kapas I akan segera diwujudkan, sehingga hak masyarakat memperoleh kepastian?
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji penyelesaian, tetapi juga tindakan nyata.
(MO).
