Sinunukan, Madina – Sumatera Utara, Senin, 9 November 2026 – sumutbrantas id
Kesabaran masyarakat pemilik Lahan Usaha 2 (U2) Desa Kapas I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, yang tergabung dalam KUD Karya Bersama Maju, kembali diuji dalam proses penyelesaian sengketa lahan dengan PT PN IV Kebun Timur.
Usai menyerahkan fotokopi sertifikat tanah masyarakat kepada Dinas Pertanahan melalui Dona Romula Hasibuan pada 4 November 2026, desakan mulai mengarah kepada pengurus koperasi agar tidak kembali terjebak dalam proses administrasi yang berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Iwan Jaula bersama sejumlah masyarakat lainnya menegaskan, persoalan Kapas I bukan baru muncul kemarin. Sejak 2010 masyarakat mengaku telah berkali-kali menaruh kepercayaan kepada pemerintah, namun hingga kini penyelesaian yang diharapkan belum juga terwujud.
“Kami sudah terlalu lama bersabar dan percaya pada pemerintah. Jangan sampai Ketua Koperasi kembali diakali seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami tidak ingin hanya disuguhi janji dan permintaan berkas, sementara persoalan pokok tidak pernah dituntaskan,” tegas Iwan.
Ia juga meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Mandailing Natal tidak hanya berfokus pada pemeriksaan sertifikat masyarakat, tetapi harus berani membuka dan memeriksa seluruh dokumen legalitas PT PN IV Kebun Timur.
“Periksa peta izin lokasi, izin prinsip, IUP, serta Peta Bidang Tanah yang diterbitkan atau tercatat di Kementerian ATR/BPN. Jangan hanya dokumen masyarakat yang terus diminta untuk diperiksa. Dokumen perusahaan juga harus dibuka agar persoalan ini terang dan berimbang,” ujarnya.
Desakan tersebut turut mendapat perhatian Sucipto, saksi hidup awal masuknya program transmigrasi di Kapas I, yang disebut terus mengikuti perjuangan masyarakat sejak 2007.
Sementara itu, Hairul Hasibuan selaku Ketua Koperasi Produsen Karya Bersama Maju Desa Kapas I memberikan jawaban atas desakan para anggota dan pemilik lahan.
Hairul menyampaikan bahwa pihak pengurus masih memberikan waktu sekitar satu minggu ke depan untuk menunggu perkembangan dari pemerintah. Namun, pihak koperasi juga telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan apabila belum ada perkembangan yang jelas.
“Kita tunggu beberapa hari atau sekitar satu minggu ke depan. Kami dari pengurus sudah menyiapkan langkah-langkah selanjutnya,” ungkap Hairul.
Ia juga meminta seluruh anggota koperasi tetap tenang dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuan yang justru dapat merugikan perjuangan masyarakat.
“Saya meminta kepada seluruh anggota agar tetap bersabar, jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan perjuangan kita. Saya juga berharap GTRA membuka data PT PN IV Kebun Timur Mandailing Natal, Sumatera Utara,” tegasnya.
Ujian Keseriusan GTRA Madina
Kini, perhatian masyarakat tertuju kepada GTRA Madina. Setelah dokumen fotokopi sertifikat masyarakat diserahkan, publik tentu menunggu langkah konkret berikutnya.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap kedua belah pihak?
Sebab, penyelesaian persoalan Kapas I tidak cukup hanya dengan mengumpulkan fotokopi sertifikat warga. Pemeriksaan harus mencakup riwayat penguasaan tanah, peta bidang, izin lokasi, izin prinsip, IUP, serta dokumen pertanahan yang menjadi dasar penguasaan dan kegiatan perusahaan.
Masyarakat tidak lagi sekadar membutuhkan janji peninjauan, melainkan jadwal resmi, pemeriksaan dokumen yang transparan, rekonstruksi batas lahan, dan kepastian hukum atas hak-hak mereka.
Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Kini yang dibutuhkan bukan lagi tambahan tumpukan berkas, melainkan keberanian membuka data dan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan Kapas I. Sumutbrantas.id
(MO).
